Pelemahan nilai rupiah hari ini terus diperlakukan seolah hanya masalah angka dan grafik yang nyaman dibahas di ruang-rapat ber-AC. Padahal, ketika rupiah melemah, yang terkena dampaknya bukan hanya statistik makroekonomi, melainkan kestabilan kehidupan masyarakat sehari-hari. Meja makan keluarga harus menyesuaikan porsi, biaya pendidikan semakin tinggi, harga kebutuhan pokok naik tanpa permisi, dan masyarakat dipaksa harus berjuang untuk bertahan di tengah ketidakpastian negara yang terus diproduksi.
Bank indonesia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah hingga sempat menyentuh Rp17.500 per dolar AS dipicu oleh gejolak global akibat konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Di saat yang sama, tingginya permintaan dolar untuk repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan haji turut menekan nilai tukar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan pasar keuangan, tetapi juga cerminan kuatnya ketergantungan ekonomi domestik terhadap dinamika global dan dolar AS.
Sampai hari ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor berbagai barang, seperti bahan pangan, tekstil, obat-obatan, elektronik, dan energi. Lalu pertanyaannya, ketika rupiah melemah, siapa yang harus menanggung konsekuensi? Apakah para pejabat yang sering membicarakan tentang kekuatan fundamental ekonomi, atau masyarakat yang harus menghitung ulang pengeluaran mereka setiap hari?
Logikanya sederhana, nilai tukar rupiah turun, biaya impor naik, biaya produksi meningkat, harga barang naik, dan daya beli masyarakat melemah. Namun, mengapa narasi yang terus diproduksi justru seolah meminta masyarakat untuk terus memahami dan memaklumi? Sampai kapan masyarakat harus memikul beban krisis yang bahkan tidak mereka ciptakan sendiri?
Menurut Kepala Center of Digital Economy and SMEs INDEF, Eisha Maghfiruha, pelemahan rupiah meningkatkan pengeluaran rumah tangga akibat harga bahan pokok impor naik. Dan lagi-lagi, perempuan harus menanggung dampaknya lagi. Tekanan ekonomi ini tidak hanya mempengaruhi perempuan yang sudah berkeluarga, tetapi juga perempuan muda. Harga kebutuhan bulanan meningkat, biaya kesehatan reproduksi membengkak, Namun, standar sosial dan dunia kerja tetap menuntut perempuan untuk tampil rapi, profesional, menarik, produktif, dan “siap kerja”. Banyak perempuan kini tidak hanya dituntut bertahan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi keluarga, membiayai pendidikan saudara, memenuhi kebutuhan orang tua, hingga menopang rumah tangga di usia muda. Ironisnya, beban ini terus dinormalisasi sebagai bentuk “ketangguhan perempuan”, seolah pengorbanan ekonomi mereka adalah sesuatu yang wajar dan harus diterima begitu saja.
Dengan biaya hidup setinggi ini? dengan upah yang stagnan? dengan ancaman PHK dimana-mana? Bukankah tubuh perempuan hari ini dipaksa menjadi ruang kompromi paling murah bagi kegagalan ekonomi negara? Bagaimana mungkin masyarakat yang dibebani biaya hidup tinggi, lapangan kerja sempit, dan ketidakpastian ekonomi justru diminta untuk tidak usah ambil pusing, “kalian tidak pakai dollar kok”, ucap Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
Jika dollar dianggap begitu jauh dari kehidupan rakyat kecil, lalu mengapa harga pupuk naik ketika rupiah melemah? Mengapa ongkos distribusi meningkat? Mengapa harga bahan pangan ikut melonjak? Mengapa kebutuhan rumah tangga perlahan semakin sulit dijangkau? atau jangan-jangan masyarakat hanya diminta tidak memahami ekonomi agar tidak mempertanyakan kegagalan pengelolaannya?
Pelemahan rupiah juga memperbesar ancaman pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor yang bergantung pada bahan baku impor seperti tekstil, garmen, manufaktur dan farmasi, sektor dimana selama ini menyerap tenaga kerja perempuan. Ketika perusahaan melakukan efisiensi, siapa yang pertama kali dikorbankan? Buruh. Dan diantara buruh itu, perempuan kembali menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan, dipindahkan ke sektor informal, menerima upah tidak layak, atau dipaksa bekerja tanpa kepastian perlindungan.
Krisis ekonomi memang memukul semua pihak, termasuk laki-laki yang menghadapi tekanan sebagai pencari nafkah. Namun, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dekat dengan konsekuensi sehari-hari dari krisis tersebut. Mereka harus memastikan dapur tetap menyala ketika harga naik, mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi, dan dipaksa “mengerti keadaan” sementara negara terus sibuk memproduksi narasi optimisme ekonomi.
Karena itu, solusi atas pelemahan rupiah tentu tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat tenang dan “hidup lebih hemat”. Hemat sampai sejauh apa? Ketika sebagian masyarakat bahkan sudah hidup dalam batas minimum. Negara seharusnya hadir melalui kebijakan yang konkret dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat perlindungan pekerja, memperluas akses kesehatan reproduksi yang terjangkau, serta memastikan pendidikan dan layanan publik tetap dapat diakses di tengah tekanan ekonomi. Sebab jika rakyat terus diminta beradaptasi tanpa perlindungan, maka yang sedang dinormalisasi bukan ketahanan ekonomi, melainkan ketidakadilan itu sendiri.
penulis: sabrina
