MOJOKERTO – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto melayangkan kritik keras terhadap kinerja penegakan hukum terkait maraknya aktivitas galian C di Kabupaten Mojokerto. PMII Menilai kepolisian telah melakukan pembiaran terhadap kejahatan lingkungan, organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini mendesak pencopotan jabatan Kapolres Mojokerto karena dinilai gagal menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas).
Ketua Umum PC PMII Mojokerto, Muhammad Nur Fadillah, menyatakan bahwa desakan ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan dan suara publik. Menurutnya, PMII telah lama mengawal isu tersebut dan dampak buruk tambang galian C ilegal ini sudah memasuki perjalanan yang sangat panjang, namun penegakan hukum di bumi Majapahit justru dinilai menemui jalan buntu.
“Kami dengan tegas menyampaikan bahwa berbekal perjalanan panjang kami dalam terlibat menyoal kerusakan ekologi, terutama pembiaran adanya galian C ilegal di Kabupaten Mojokerto, sudah sepatutnya Kapolres dilepas dari jabatannya. Pihak kepolisian telah gagal menjalankan amanah Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 ” tegas pria yang akrab disapa fadil tersebut saat diwawancarai, Rabu (1/9/2026).
Fadil menambahkan, gerakan petisi yang dilakukan oleh PMII dengan tema copot kapolres mojokerto dan tolak tambang ilegal merupakan bentuk nyata penyaluran suara publik yang menuntut tindakan hukum segera terhadap para pelaku kejahatan lingkungan.
Di tengah bergulirnya tuntutan tersebut, gelombang mutasi kepemimpinan di tubuh Polres Mojokerto resmi menunjuk AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M., sebagai Kapolres Mojokerto yang baru. Momentum pergantian kepemimpinan ini disambut PMII sebagai secercah harapan sekaligus tantangan besar bagi penegakan hukum di wilayah setempat.
Fadil juga mengingatkan bahwa Kabupaten Mojokerto saat ini berada dalam kondisi krisis keadilan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kehadiran nakhoda baru di Polres Mojokerto harus membawa keberanian nyata untuk memberantas mafia tambang ilegal.
“Kami menyambut dengan semangat baru kehadiran Bapak Kapolres AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa di Kabupaten Mojokerto. Kami ucapkan selamat datang, namun segera jalankan tugas dengan baik. Kami sampaikan bahwa Mojokerto saat ini krisis akan keadilan lingkungan,” lugas fadil.
Melalui momentum ini, PMII Mojokerto menuntut kepemimpinan baru untuk tidak berkompromi dengan perusak alam. “Kehadiran Kapolres baru membawa harapan besar bagi kami agar beliau berani melakukan tindakan-tindakan konkret demi kelestarian bumi Majapahit. Salam pergerakan!” pungkas Ketum PMII Mojokerto tersebut.
pewarta: fik
