MOJOKERTO – Kehadiran Kapolres Mojokerto yang baru, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M
mendapatkan sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat. Kehadiran pimpinan baru di intsansi polres ini dinilai membawa semangat baru, khususnya dalam penegakan hukum demi menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Majapahit. (Kamis 22/10/2026)
Dalam sebuah pertemuan hangat, pengurus cabang PMII menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang tengah melanda Kabupaten Mojokerto. Salah satu isu utama yang disuguhkan dan mendapat perhatian serius dari Kapolres adalah maraknya aktivitas pertambangan ilegal.
“Bapak Kapolres menerima kami dengan sangat baik. Beberapa persoalan yang kami suguhkan, terutama terkait dengan tambang ilegal di Kabupaten Mojokerto, mendapat respons yang cukup bagus,” ujar fadil ketum PC PMII saat ditemui pasca-audiensi.
Menurutnya, Kapolres memiliki visi yang sama dengan masyarakat untuk segera merampungkan persoalan pelik terkait pertambangan tanpa izin tersebut. Kendati demikian, PMII menegaskan bahwa mereka tidak hanya butuh komitmen di atas kertas, melainkan tindakan nyata di lapangan.
“Masyarakat Mojokerto hari ini hanya butuh satu terkait persoalan tambang ilegal, yaitu tindak tegas pelaku kejahatan lingkungan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Kapolres memerintah langsung jajaran kepolisian bersama-sama PMII untuk menjadwalkan agenda dalam rangka meninjau langsung lokasi-lokasi tambang ilegal dalam waktu dekat. Peninjauan ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk pembersihan aktivitas merusak tersebut.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar agenda ini tidak berhenti pada seremonial belaka.
“Harapan kami bukan hanya berhenti pada peninjauan lokasi titik tambang ilegal, tapi mampu melakukan tindakan konkret pasca itu. Mari bersama-sama menguatkan barisan untuk mengawal kerusakan lingkungan di Bumi Majapahit,” pungkasnya.
Ahmad wasiul fikri selaku Waka bidang komunikasi dan hubungan antar lembaga juga memaparkan data-data tambang ilagal yang masih beroprasi aktif di wilayah hukum polres kabupaten mojokerto.
“Kami sudah lama menghimpun data ini dan kami menyimpulkan jumlah tambang ilegal yang ada lebih banyak dibandingkan jumlah kecamatan yang ada di kabupaten mojokerto dan ketkka ini tetap di biarkan tambang ilegal ini akan terus tumbuh subur sehingga kita hanya menunggu kapan bencana akan datang,” tegas nya.
Pewarta: Fik
