BANDUNG (pmiimojokerto) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto menyatakan menolak seluruh hasil ketetapan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Bandung. Penolakan tersebut dilandasi penilaian bahwa pelaksanaan forum tidak mencerminkan prinsip demokrasi dan mekanisme permusyawaratan organisasi.
Ketua PC PMII Mojokerto, Muhammad Nurfadillah, menyebut Muspimnas seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan dan gerakan untuk meneguhkan arah perjuangan organisasi, bukan justru menjadi ruang yang dipenuhi arogansi dan pemaksaan kehendak.
“Musyawarah pimpinan nasional seharusnya menjadi ruang konsolidasi gagasan, konsolidasi gerakan, meneguhkan kembali positioning organisasi dan arah perjuangan organisasi di tengah dinamika kebangsaan dan kenegaraan, bukan bersikap culas dan penuh arogansi,” tegas Fadil, (22/11).
Fadil menilai, proses pengambilan keputusan dalam Muspimnas tidak mengakomodasi aspirasi seluruh perwakilan kader PMII se-Indonesia. Ia juga menyayangkan sikap PB PMII yang dinilai menutup ruang dialektika dan mengabaikan berbagai aspirasi tanpa penjelasan yang substansial.
“Kami menyayangkan sikap PB PMII yang menjalankan seluruh keputusan dengan nalar paradoks. Berbagai ruang aspirasi dan ruang dialektika dibungkam. Berbagai aspirasi dan sikap tidak dihiraukan tanpa penjelasan yang substansial dan akademik,” ujarnya.
Selain persoalan demokrasi, PC PMII Mojokerto juga mempersoalkan mekanisme persidangan yang dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan forum permusyawaratan organisasi.
“Kami menilai dalam seluruh tahapan proses mekanisme sidang tidak berjalan sebagaimana forum-forum musyawarah digelar. Kami menilai forum ini cacat karena tidak memenuhi syarat untuk menggelar permusyawaratan persidangan,” pungkasnya.
Pewarta : Ical
Editor: Imam Faisal Mobarok