Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk memenuhi gizi anak sekolah justru menjadi petaka di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan pelajar dan santri mengalami keracunan massal setelah menyantap menu MBG berupa soto ayam yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 di Kecamatan Kutorejo. Hingga Minggu, tercatat 261 korban yang ditangani oleh fasilitas kesehatan, terdiri dari siswa dan santri dari berbagai sekolah dan pondok pesantren setempat. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 121 orang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit dan puskesmas, sementara sisanya telah dirawat jalan atau sudah pulang.

Yang lebih menunjukkan kegentingan situasi ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi para korban dan memastikan penanganan medis mereka dilakukan secara maksimal. Dalam kunjungannya di Posko Layanan Kesehatan di Pondok Pesantren Ma’had An Nur maupun di rumah sakit setempat, Wagub menegaskan bahwa pemerintah memberikan atensi penuh terhadap kasus ini dan semua biaya perawatan akan ditanggung pemerintah. Ia juga menekankan perlunya penelusuran menyeluruh terhadap seluruh faktor penyebab, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, hingga distribusi makanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Kasus ini menunjukkan angka keracunan MBG yang sangat tinggi dibanding insiden sejenis di banyak daerah lain, terutama jika dipandang dari persentase penerima manfaat yang terdampak. Di Mojokerto, satu dapur SPPG melayani 2.679 siswa, dan kejadian ini berdampak pada ratusan di antaranya tanda kegagalan serius dalam pengawasan kualitas pangan dan sanitasi sebelum makanan dibagikan.

Lebih jauh lagi, data pemantauan nasional menunjukkan bahwa program MBG telah dikaitkan dengan puluhan ribu kasus keracunan di seluruh Indonesia sepanjang 2025, di mana program ini tercatat sebagai pemicu utama dalam banyak laporan keracunan makanan.

Ironisnya, sebuah program yang mestinya menjaga kesehatan justru mencederai ribuan tubuh anak-anak. Ini bukan sekadar kegagalan operasional dapur, tetapi bukti lemahnya kontrol mutu, sanitasi penyajian, dan tanggung jawab koordinasi antar-lembaga. Indonesia tidak bisa lagi membiarkan angka keracunan besar seperti di Mojokerto terulang tanpa evaluasi menyeluruh. Negara wajib menempatkan keselamatan gizi sebagai prasyarat utama, bukan sekadar simbol keberhasilan program, dan wajib evaluasi secara menyeluruh demi keselamatan dan kesehatan penerima MBG. 

Referensi: Detik.com, Radar Mojokerto, Suara Surabaya, Kabar Terdepan, Disway Mojokerto, Update Mojokerto.

Penulis: Sa’dan