Di momen peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 tahun ini menjadi refleksi kritis bagi Hajar Estina Ketua Koprs Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto,
Baginya merdeka itu bukan hanya upacara bendera atau memeriahkan dengan semarak perlombaan, namun merdeka adalah saat pendidikan dan ekonomi mampu dijamah oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
Salah satu isu yang disoroti oleh Esti, sapaan akrab Ketua Kopri PC PMII Mojokerto di momen kemerdekaan ini adalah angka anak putus sekolah di Kabupaten Mojokerto yang tembus sebanyak 4.508 menurut data yang diperoleh dari dashboard Kemdikdasmen milik Kementerian Pendidikan dan dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mojokerto.
“Saya meyakini negara yang merdeka adalah negara yang bisa dilihat dari taraf pendidikannya. Jika di Kabupaten Mojokerto masih banyak anak putus sekolah maka kemerdekaan itu belum seutuhnya ada, terutama di Kabupaten Mojokerto,” Jelas Esti
Menurut Esti, ada dua akar persoalan yang menjadi pemicu dominan tingginya angka putus sekolah.
“Saya melihat tingginya angka putus sekolah ini karena 2 faktor, yakni budaya pernikahan dini yang tinggi dan ekonomi,” ungkapnya, Minggu (17/08/25)
Pada praktik budaya seringkali anak perempuan dipaksa berhenti sekolah karena dianggap sudah cukup umur untuk menikah, disini terlihat jelas bahwa kemerdekaan perempuan sudah direnggut sejak dini.
“Jika dilihat dari perspektif gender, sangat disayangkan perempuan yang nantinya menjadi madrasah utama seorang anak, namun harus tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Ini akan menjadi persoalan panjang kedepannya,” tambahnya.
Selain itu, dari sisi ekonomi banyak anak putus sekolah dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah, sehingga sejak awal anak tidak memiliki kemerdekaan dalam mengenyam pendidikan.
Untuk itu, Ketua Kopri PC PMII Mojokerto mengajak pemerintah Kabupaten Mojokerto merefleksikan kembali makna kemerdekaan yang sebenarnya dengan lebih serius menekan angka anak putus sekolah tersebut.
“Karena pendidikan adalah fondasi negara, maka pemerintah juga harus tegas mengentaskan permasalahannya,” pungkasnya.
Penulis : Ical
Editor : Imam Faisal Mobarok
