Pelantikan dan Retret pejabat oleh Wali Kota Mojokerto yang dilakukan di Jawa Tengah, Kota Magelang lebih tepatnya di Puncak Tidar pada momen pergantian tahun sejak Rabu (31/12/2025) hingga Jumat (2/1/2026), dengan alasan menyerap nilai historiskal yang kuat, patut menjadi bahan refleksi publik. Bukan semata soal lokasi, melainkan tentang pesan kepemimpinan yang disampaikan kepada masyarakat Mojokerto daerah yang justru dikenal sebagai salah satu pusat sejarah besar peradaban Nusantara.
Mojokerto adalah bumi majapahit yang bukan wilayah tanpa kandungan nilai sejarah yang kuat. Di tanah inilah jejak Kerajaan Majapahit bersemayam, sebuah peradaban yang membentuk fondasi kebangsaan Indonesia. Ketika pelantikan pejabat daerah justru dilakukan di luar kota demi simbolisme sejarah, muncul pertanyaan mendasar apakah sejarah Mojokerto belum cukup bermakna untuk dijadikan sumber inspirasi nilai kepemimpinan?
Maka dari itu Walikota mojokerto harus merefleksikan kembali visi misinya yaitu Mewujudkan Kota Mojokerto Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Secara administratif, pelantikan di luar daerah mungkin tidak melanggar aturan. Namun kepemimpinan publik tidak hanya diukur dari legalitas, melainkan juga dari kepekaan etis dan simbolik tentang keberpihakan. Seorang wali kota bukan sekadar pejabat pemerintahan, tetapi juga representasi identitas daerah yang dipimpinnya. Setiap tindakan simbolik termasuk lokasi pelantikan mengandung pesan moral dan politik.
Pelantikan di Puncak Tidar dapat dibaca sebagai upaya mencari legitimasi simbolik dari luar, sementara kekayaan sejarah lokal justru terabaikan oleh walikota Mojokerto. Majapahit hanya menjadi simbol pembangunan bukan menjadi simbol dan makna inspirasi nilai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Mojokerto harus “dipinjam” dari daerah lain, alih-alih digali dari akar sejarahnya sendiri. Dalam konteks otonomi daerah, pesan semacam ini hanya menimbulkan problematis.
Dari perspektif etika kepemimpinan, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memuliakan ruang sosial dan kultural yang dipimpinnya. Mengabaikan sejarah lokal dalam momen simbolik pemerintahan dapat melemahkan rasa memiliki masyarakat serta kebanggaan aparatur terhadap daerahnya. Sejarah seharusnya menjadi sumber inspirasi, bukan sekadar narasi yang diperingati dalam seremoni tertentu.
Mojokerto memiliki modal sejarah yang kuat untuk membangun karakter kepemimpinan birokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, pelantikan pejabat idealnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas lokal, bukan justru menjauh darinya.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang etis bukan hanya soal kebijakan yang benar, tetapi juga tentang simbol yang tepat. Menghargai sejarah sendiri adalah langkah awal untuk membangun kepemimpinan yang berakar, berkarakter, berwibawa, dan dipercaya publik.
Penulis: Fikri
