PC/PMIIMOJOKERTO – Wacana Pilkada via DPRD memicu reaksi keras dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mojokerto, yang menilai usulan tersebut sebagai langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Menurut mereka, mengembalikan mandat pemilihan ke tangan legislatif berpotensi besar mencederai kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan selama ini.
Ketua Cabang PMII Mojokerto, Muhammad Nurfadillah, mengungkapkan bahwa ruang demokrasi bagi rakyat kini tengah terancam. Ia menegaskan bahwa pilkada bukan sekadar urusan teknis pemilihan, melainkan wadah partisipasi nyata individu dalam menentukan arah kepemimpinan di daerahnya.
“Pilkada yang seharusnya menjadi ruang rakyat untuk berdemokrasi terancam. Jika sistem pemilihan melalui DPRD ini terus dipaksakan, maka akan mencederai pondasi demokrasi negara ini,” jelas Fadil, Kamis (15/1/2026).
Ia mengakui, meskipun pelaksanaan pilkada langsung selama ini memiliki catatan merah, seperti tingginya ongkos politik, praktik korupsi, hingga politisasi birokrasi, namun solusi yang diambil seharusnya adalah memperkuat sistem yang sudah ada, bukan justru menghapusnya.
“Catatan-catatan itu harus menjadi evaluasi untuk memperkuat sistem, bukan alasan untuk membunuh partisipasi rakyat. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan partisipasi individu di dalamnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menganggap kondisi tersebut membuat argumen efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah menjadi tidak relevan jika dibandingkan dengan nilai kedaulatan. Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan negara untuk mendorong partisipasi rakyat adalah konsekuensi logis dalam menghidupkan demokrasi.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh direbut atas nama efisiensi anggaran. Semakin banyak rakyat terlibat, demokrasi akan semakin kuat dan inklusif. Jangan sampai kedaulatan politik semakin menjauh dari sipil karena rakyat tidak lagi dilibatkan dalam penetapan kepala daerah,” tegasnya.
Atas dasar tersebut, PC PMII Mojokerto menolak tegas wacana pemilihan melalui DPRD. Mereka meminta agar hak rakyat untuk terlibat secara aktif tetap dipertahankan sebagaimana amanat konstitusi.
“Kami menolak tegas wacana pemilihan tersebut. Rakyat harus tetap menjadi penentu dalam penyelenggaraan yang transparan dan mematuhi undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah tidak mengambil langkah instan yang justru merusak tatanan kedaulatan yang telah dibangun sejak lama.
“Kami berharap kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Rakyat adalah penentu, dan itu harga mati bagi demokrasi yang inklusif,” pungkasnya.
Pewarta : Ical
Editor : Imam Faisal Mobarok
Publisher : Muhamad Sa’dan
